10 Agustus 2026.
Hari itu kami sangat gugup dan khawatir. Ada perasaan takut karena ini baru pertama kalinya kami alami. Sesuatu yang awalnya seperti dongeng menakutkan, kali ini benar-benar kami hadapi di depan mata.
Dalam perjalanan menuju Klamono, tiba-tiba kami dihadang oleh sekelompok pemuda. Jalan di depan kami ditutup dengan kayu. Meskipun menggunakan batang kayu yang tidak terlalu besar, tapi itu sudah cukup untuk menghentikan kendaraan kami.
Di samping beberapa anak muda yang berdiri di tengah jalan itu, tampak seekor anjing tergeletak yang sepertinya sudah mati. O, inikah tradisi pemalangan yang sering kami dengar itu?
Konon, pemalangan adalah tradisi leluhur yang sudah lama dilakukan di Papua. Pada prinsipnya, pemalangan adalah bentuk protes dari pihak yang dirugikan kepada pihak yang harus bertanggung jawab. Misal, ada anjing peliharaan milik warga yang mati karena tertabrak kendaraan, maka mereka akan menuntut ganti rugi kepada penabrak anjing tersebut. Jika si pelaku tidak diketahui, maka aksi protes (pemalangan) ditujukan kepada masyarakat umum sehingga nilai kerugian dianggap sudah terpenuhi.
Ini juga berlaku jika yang menjadi korban adalah manusia. Kami pernah mendengar cerita tragedi tabrak lari, korban yang sudah mati ditaruh di pinggir jalan dan digunakan sebagai aksi pemalangan, setelah tidak ada kejelasan siapa pelakunya. Dan nilai ganti rugi untuk korban manusia seperti ini tentu lebih mahal dibanding jika korbannya hewan. Total ganti rugi anjing mati mencapai puluhan juta dan untuk korban manusia bisa mencapai milyaran. Jika aksi pemalangan tak kunjung menemukan jalan keluar, yang membayar ganti rugi tersebut biasanya dari pihak pemerintah agar kondisi lingkungan kembali normal.
Namun pada kasus pemalangan yang kami hadapi saat itu, iuran yang harus kami bayar tidak mahal. Kami cukup membayar uang 5 ribu dan kami dipersilakan untuk melanjutkan perjalanan.
Dari beberapa orang yang pernah kami tanyai tentang hal ini, aksi pemalangan sebagai tradisi orang Papua sebenarnya adalah sesuatu yang luhur. Aksi itu bertujuan untuk mengajarkan tanggung jawab atas perilaku yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Adalah sesuatu yang wajar apabila sekelompok orang Papua melakukan pemalangan sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah, misalnya, terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) cetak sawah yang mengorbankan hutan di mana itu merupakan hal yang dapat merugikan masyarakat adat yang ada di sana. Biasanya mereka melakukan pemalangan di pintu kantor-kantor pemerintahan yang dianggap harus bertanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan.
Namun ada juga oknum yang melakukan pemalangan secara tidak wajar untuk kepentingan pribadi. Lebih tepatnya untuk mencari uang. Mereka sengaja membunuh anjing mereka sendiri, lalu ditaruh di pinggir jalan dan diklaim bahwa anjing tersebut mati karena ditabrak. Kemudian mereka meminta iuran kepada semua pengguna jalan. Padahal anjing tersebut mati karena sengaja dibunuh, bahkan akan dimasak sendiri untuk dimakan.
Pemalangan yang kami hadapi, sepertinya pemalangan yang tidak wajar tersebut, yang dilakukan oleh oknum pencari uang recehan.
Beres menghadapi pemalangan itu, kami melanjutkan perjalanan menuju Klamono lalu belok ke arah Kampung Wonosari di mana pada hari sebelumnya kami gagal mencapai lokasi karena jalan masuk kampung yang sangat curam. Kali ini mobil yang kami gunakan sengaja kami parkir di pinggir jalan. Kemudian kami jalan kaki menuruni jalan tersebut.
Setelah kami sampai di lokasi, sayangnya kami tidak bisa bertemu langsung dengan kepala kampung karena ia sedang keluar kota. Di balai kampung, kami bertemu dengan salah satu perangkat desa dan diarahkan untuk bertemu dengan salah satu perangkat desa yang membidangi Urusan Pemerintahan (Kaur). Lokasi rumahnya persis di depan balai kampung. Maka kami pun menuju ke rumah tersebut.
Di depan rumah yang pintunya selalu terbuka, kami berkali-kali mengucapkan salam. Anjing yang tiduran di depan pintu tampak malas dan tak acuh akan kedatangan kami. Anjing itu tidak memberikan respon apapun sejak kami datang, minimal memberikan kami ruang untuk berjalan. Ia tetap pada tempatnya persis di depan pintu.
Setelah berulang kali kami melontarkan salam, baru beberapa saat kemudian seorang perempuan muncul dari dalam tanpa mengucapkan satu kata pun. Lalu seorang pria menyusul di belakang punggung perempuan itu dengan wajah seperti ketakutan atau mungkin menyimpan banyak pertanyaan.
Segera kami memperkenalkan diri sebagai Tim Ekspedisi Patriot. Kemudian menunggu responnya. Kami berharap dipersilakan duduk tapi itu tak kunjung dilakukan. Maka kami minta izin untuk boleh duduk di lantai, sebab di rumah itu memang tidak ada kursi atau meja di ruang tamunya.
Beberapa kali kami melirik ke arah raut wajah Pak Kaur yang masih tampak memendam banyak pertanyaan pada kehadiran kami berlima. Kami terus mencari cara agar bisa lebih akrab. Kami tawari ia rokok dan juga menyampaikan pertanyaan basa-basi. Setelah cukup akrab, Pak Kaur mulai mau bicara dengan kami di mana sebelumnya si perempuan lah yang lebih sering menjawab pertanyaan.
Kedatangan kami di rumah Pak Kaur sebenarnya hanya ingin tahu siapa-siapa pengurus koperasi di kampung tersebut. Kami juga ingin tahu soal kondisi koperasi yang ada di Kampung Wonosari.
Untuk menjawab hal itu, kemudian kami diantarkan bertemu dengan salah satu pengurus koperasi di sana. Sementara Ketua KDKMP Wonosari yang berprofesi sebagai supir sedang tidak ada di rumah.
Ketika kami bicara dengan salah satu pengurus koperasi yang kami temui bersama Pak Kaur, Ketua KDKMP Wonosari baru saja melintas. Lalu ia turun dari ruang kemudi truknya usai diberhentikan oleh Pak Kaur. Ia lantas bergabung bersama kami.
Kami cukup lama bicara dengan mereka terkait kondisi perkoperasian di Wonosari. Dari pembicaraan tersebut, mereka mengungkapkan kekecewaan terhadap program Koperasi Desa/Kelurhana Merah Putih. Pasalnya, para pengurus koperasi di Wonosari mengaku sudah beres menyusun struktur pengurus koperasi. Mereka pun selalu aktif mengikuti arahan yang diberikan. Demikian juga, ketika diminta menyiapkan tanah kampung untuk rencana pembangunan gerai KDKMP, mereka juga melakukannya sesuai arahan. Namun setelah itu, gerai KDKMP yang dijanjikan akan dibangun di Wonosari malah dialihkan ke kampung sebelah, yaitu di Kampung Klawana. Sejak itu, pengurus koperasi di Wonosari mengaku sangat kecewa dan malas berurusan lagi dengan program perkoperasian yang digagas pemerintah ini.
Kami memahami kekecewaan tersebut. Namun kami juga tak bisa banyak berbuat. Kami hanya bisa berusaha mendinginkan suasana dan menyampaikan bahwa keberadaan koperasi seharusnya tetap bisa tumbuh dari upaya masyarakat sendiri meski tanpa campur tangan dari pihak lain, bahkan dari pihak pemerintah.
Setelah itu kami pamit undur diri. Dan sebelum balik pulang ke rumah kontrakan, kami menyempatkan bertemu dengan Kepala Distrik Klamono di kediamannya. Dalam pertemuan tersebut, kami ingin sedikit bertanya tentang sejarah Klamono, kondisi masyarakatnya, dan harapan pemerintah setempat terhadap kehadiran kami selama empat bulan ke depan.
Dalam obrolan itu disebutkan bahwa Klamono adalah embrio kemajuan kawasan Sorong secara keseluruhan. Sebelum Sorong menjadi kota urban seperti sekarang, Klamono sudah lebih dulu menjadi destinasi orang-orang yang datang dari luar untuk urusan eksploitasi kekayaan alam yang ada di Klamono.
Di seputaran pengeboran minyak, kami sendiri dapat melihat area pemukiman yang disiapkan untuk para pendatang. Bukan hanya rumah, namun juga terdapat gedung besar yang difungsikan sebagai bioskop dan balai pertemuan. Lapangan basket juga tersedia di samping bangunan sekolah yang merupakan lembaga pendidikan pertama di sana. Tempat ibadah, masjid dan gereja saling berhadapan juga ada di sini.
Sekarang, area pemukiman yang nyaris menjadi kota modern tersebut tampak seperti kota mati karena sebagian bangunan tidak berfungsi lagi dan mulai rusak. Orang-orang Pertamina yang datang dari luar sepertinya sekarang lebih memilih tinggal di Sorong dibanding tinggal di Klamono.
![]() |
| Gedung bekas bioskop yang sudah tidak berfungsi di Kampung Klamono Oil, Distrik Klasafet. |
Dulu, mulai area KM 17 (seputaran kampus IAIN Sorong) menuju Klamono jalannya berlumpur dan sulit dilalui. Namun demikian, roda ekonomi di Klamono sudah berputar sedemikian rupa. Orang-orang dari luar Pulau Papua bisa masuk ke Klamono melalui Bandar Udara Jefman, sebuah bandara yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1887. Lokasi bandara tersebut beda pulau, namun masih dekat dengan 'Kepala Burung' ujung Pulau Papua paling barat dan harus menyeberang laut untuk sampai ke sana. Dan bandara tersebut sudah ditutup yang kemudian digantikan perannya oleh bandara Domine Eduard Osok yang saat ini ada di tengah kota Sorong sejak 2004.
Bandara kuno tersebut juga punya istilah sebagai “Bandara Patah Hati” karena mampu membuat orang yang datang ke bandara tersebut mengalami patah hati sebab rindu kota asalnya atau mungkin takut 'terbunuh' sepi. Namun demikian, suasana di Klamono disebut sudah hidup, sudah lebih lengkap fasilitasnya dibanding Sorong dan seputarnya saat itu. Artis-artis Jakarta bahkan dikatakan sering datang ke Klamono sebagai pengisi acara hiburan di hadapan para pimpinan atau pekerja di PT. Pertamina di Klamono.
Hingga saat ini, eksploitasi gas alam di Klamono masih berlangsung; masih bisa ditemukan sejumlah titik sumur tua yang menandai lokasi sumber minyak peninggalan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pengelolaan sumber minyak dilanjutkan oleh PT. Pertamina. Itulah kenapa Sorong dikenal sebagai kota minyak.
Obrolan yang seru bersama Kepala Distrik sore itu. Setelahnya, kami menyempatkan singgah di warung “Bude Lele” untuk makan atau sekadar minum kopi. Kami suka singgah di sini karena tempatnya yang nyaman, bisa menikmati semilir angin, sambil memandangi aliran sungai Klasafet (Beraur) yang tenang.
BERSAMBUNG.....



0 Comments